Prajurit
Diponegoro Adalah Insan Bapulket

Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Jaswandi dalam amanatnya menyampaikan, Pada kesempatan yang baik ini, saya
ingin menekankan kembali beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita
semua guna mendukung tugas di satuan, sebagai berikut :
Bidang Intelejen, sebagai Badan
Pengumpul Keterangan (Bapulket) seluruh Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro
harus mampu melakukan temu cepat dan lapor cepat dalam rangka pengamanan
ideologi Pancasila dari rongrongan ideologi komunis, radikalisme maupun
lainnya. Kemampuan temu cepat dan lapor cepat terhadap setiap perkembangan yang
terjadi merupakan daya tangkal yang ampuh terhadap ancaman yang mungkin timbul.
Setiap informasi yang
aktual
di lapangan menjadi acuan dasar bagi pimpinan dalam rangka mengambil keputusan.
Semakin akurat informasi dan semakin dini penyampaiannya, maka semakin besar
manfaatnya bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Kesalahan dalam menyajikan
data atau informasi bagi Komando atas, akan menjadi kekeliruan dalam pemilihan
cara bertindak.
Bidang Operasi, saat ini Satpur dan
Satbanpur sedang melaksanakan latihan UST tingkat Kompi, khusus Yonif
410/Alugoro melakukan Latihan Posko I, serta Latniscab bagi Satbanmin dalam
rangka meningkatkan profesionalitas keprajuritan dan kesiapan operasional
satuan. Laksanakan latihan dengan baik dan benar sesuai program yang telah ditetapkan,
serta perhatikan keamanan personel dan materiil.
Bidang Personel, perlu kita katahui
bersama bahwa sampai dengan bulan September 2016 tercatat ada 304 personel
jajaran Kodam IV/Diponegoro yang ditengarai mengidap penyakit kronis. Untuk itu
kepada para Dansat/Kabalak agar memberikan pemahaman kepada seluruh personel
baik Prajurit maupun PNS beserta keluarganya tentang pentingnya menjaga
kesehatan. Manfaatkan sarana yang ada untuk berolah raga dan segera konsultasi
ke dokter bila mengalami kelainan baik fisik maupun mental.
Dalam pembinaan karier
hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan dengan menjaga keseimbangan personel
agar organisasi tetap berjalan. Personel yang telah menempati jabatan lebih
dari tiga tahun agar segera diacarakan dengan memprioritaskan kepentingan
organisasi. Begitu juga penugasan personel diluar struktur TNI maupun TNI AD
agar benar-benar dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek
kualitas dan kompetensi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Di Bidang Logistik,
Penggunaan Rumah Dinas baik Rumdis jabatan maupun non jabatan masih belum
tertib. Penggunaan Rumdis hendaknya sesuai dengan Sprin Jabatan. Bila Sprinjab
tersebut sudah berakhir maka kunci Rumdis agar diserahkan kepada pejabat yang
bertanggungjawab. Rumah dinas Non Jabatan/Golongan II penempatannya harus
sesuai dengan SIP yang diterbitkan oleh Pangdam IV/Diponegoro. Nama dalam SIP
harus sesuai dengan yang menempati Rumdis.
Bidang Teritorial,
kegiatan TMMD Reguler ke-97 dan TMMD Sengkuyung Tahap II akan dilaksanakan
mulai tanggal 20 September s.d. 19 Oktober 2016 dan dibuka secara simbolis
terpusat di Kodim 0703/Cilacap oleh Gubernur Jawa Tengah. Saya berharap
pelaksanaan TMMD ini tepat sasaran dan melibatkan peran serta masyarakat
sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Selanjutnya di Bidang Inspektorat, masih ditemukan AHP
yang dapat mempengaruhi kualitas penilaian WTP. Saya berharap segera dibenahi
dan ditertibkan seluruh pertanggungjawaban yang ada agar penilaian WTP tetap
bisa dipertahankan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar